PONTIANAK – Dalam debat Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat, calon gubernur nomor urut 01, Sutarmidji, mengangkat isu terkait tata kelola keuangan daerah, terutama defisit anggaran dan utang di akhir masa jabatan. Ia mempertanyakan pandangan calon nomor urut 03, Muda Mahendrawan, mengenai hal tersebut, Senin 18 November 2024 malam.
“Cerminan baiknya tata kelola pemerintahan bisa dilihat dari struktur APBD. Bagaimana pendapat calon nomor urut 03 jika APBD selalu defisit dan bahkan di akhir jabatan meninggalkan utang yang sangat besar?” tanya Sutarmidji.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Muda Mahendrawan menjelaskan bahwa defisit anggaran bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, selama dikelola dengan baik dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan. Ia menekankan bahwa defisit adalah hal yang lumrah, bahkan pada tingkat nasional.
“Sebenarnya seorang kepala daerah harus berupaya secepat-cepatnya membangun daerah yang dipimpin. Ini bukan utang pribadi. Kalau defisit terus, itu bagus. Pusat saja defisit tiap tahun. Kalau tidak, tidak akan terbangun itu bandara, jembatan, dan sebagainya,” tegas Muda.
Ia juga menyinggung pentingnya menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang besar.
“Kalau SiLPA itu masalah. Sisa lebih anggaran tiap tahun besar menunda hak rakyat. Kalau defisit, rakyat yang malah kita untungkan dan kita bahagiakan,” ujarnya.
Muda menyoroti posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang masih berada di peringkat lima se-Kalimantan, meskipun ada klaim peningkatan indeks. Menurutnya, defisit anggaran justru dapat digunakan sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan IPM.
“Kalau cara pandang kita tidak mau defisit, akhirnya SiLPA besar. IPM Kalbar tetap di urutan kelima se-Kalimantan. Kalau kita mau hebat, berarti kita harus melihat provinsi lain di sekitar kita,” kata Muda.
Ia menegaskan bahwa APBD yang dikelola secara defisit, namun tepat sasaran, dapat memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD dengan cara defisit itu justru menunjukkan ada upaya percepatan. Yang penting benar dikerjakan dan menambah dampak pada IPM serta pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.(ki)
