PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menerima langsung perwakilan sopir ekspedisi yang menggelar aksi damai di Bundaran Mayor Alianyang, Kamis (16/10/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kelangkaan dan ketidakmerataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berdampak pada aktivitas logistik di Kalimantan Barat.
Krisantus menyampaikan bahwa persoalan distribusi BBM menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi. Ia memastikan aspirasi para sopir akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret bersama pihak terkait.
“Pemerintah Provinsi tentu menyambut baik aspirasi ini. Kami akan segera memberikan instruksi dan imbauan kepada Pertamina untuk menertibkan distribusi BBM di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberantas praktik mafia BBM yang kerap memperparah kelangkaan solar bersubsidi. Menurutnya, sejumlah temuan dan laporan masyarakat di media sosial menunjukkan adanya praktik penyelewengan di SPBU.
“Kita tidak ingin SPBU menjadi sarang mafia solar yang mencari keuntungan pribadi. Pemerintah akan ambil langkah tegas,” tegasnya.
Dalam waktu satu minggu ke depan, Pemprov Kalbar akan menerbitkan instruksi resmi kepada Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Instruksi tersebut mencakup penertiban jalur distribusi BBM di seluruh SPBU, pengaturan antrean khusus untuk kendaraan ekspedisi, serta sanksi bertahap bagi SPBU yang melanggar aturan—mulai dari peringatan, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin operasional.
“Kita ingin BBM benar-benar sampai kepada masyarakat dan pelaku logistik yang membutuhkan, bukan ke kelompok tertentu,” ujar Krisantus.
Terkait aktivitas pelangsir atau pengecer yang sering menyebabkan antrean panjang, Krisantus menyebutkan bahwa secara aturan aktivitas tersebut tidak diperbolehkan. Namun, pemerintah juga memahami adanya dinamika ekonomi di lapangan.
“Pelangsir ini sebetulnya tidak boleh. Tapi kita juga paham mereka mencari nafkah. Hanya saja, jangan sampai pelangsir lebih mendominasi dibandingkan ekspedisi yang membawa barang ke daerah,” jelasnya.
Ia juga mengimbau para sopir ekspedisi untuk berperan aktif dalam pengawasan. Bila menemukan praktik penyelewengan, mereka diminta melapor langsung ke Pertamina atau aparat penegak hukum.
“Segera laporkan SPBU nakal ke Pertamina atau aparat hukum agar bisa ditindak sesuai ketentuan,” pungkasnya.(Ara)
Tinggalkan Balasan