PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat menyebut ekspor usaha daerah di wilayah Kalimantan Barat kedepannya harus melewati pelabuhan kijing terutama perkebunan sawit. Karena sawit termasuk andalan bagi perekonomian di Kalimantan Barat (Kalbar), namun optimalisasi pendapatan bagi daerah tersebut belum maksimal.
Kalbar mempunyai hampir kurang lebih 300 usaha perkebunan sawit dan yang terdaftar dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Kalimantan Barat hanya 78 usaha. Hal ini tentu menjadi atensi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap kontribusi pengusaha bagi daerah.
Maka dari itu, jika ekspor usaha sawit ini keseluruhannya melalui pelabuhan kijing, maka pendapatan daerah bisa lebih meningkat bahkan dalam bertahun-tahun bisa mencapai 1 Trilliun.
“Nah nanti kedepannya, seluruh ekspor harus melewati kijing, kita akan bekerja sama dengan Bea Cukai,” kata Ria Norsan, Jum’at (13/06/2025).
Norsan menyampaikan bahwa saat ini pelayanan di pelabuhan kijing masih belum maksimal, karena beberapa fasilitas yang belum dilengkapi.
“Nanti kalau sudah terpasang semua fasilitasnya, baru kita perlakukan seluruh ekspor di kalbar ini harus melalui pelabuhan itu, baru bisa kita ambil retribusi daripada produksi yang diekspor itu,” ujarnya.
Norsan menyoroti kebijakan tersebut akan diberlakukan pada perkiraan akhir tahun 2025, setelah fasilitas terlengkapi maupun pihak berwajib sudah siap akan mulai di operasikan.
“Nanti kalau fasilitas pelabuhan itu udah maksimal, Bea Cukai nya sudah ada, kemudian Imigrasinya, krennya sudah siap semuanya saya rasa tidak ada yang ekspor diluar dari sana,” terangnya.(Tr)
