PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi ekonomi syariah saat membuka kick-off SERAMBI 2026 dan Halal Fair Kalbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kamis (19/2/2026).
Dalam sambutannya, Norsan menyatakan SERAMBI bukan sekadar agenda rutin Ramadan, melainkan instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang Idul Fitri.
Menurut dia, momentum Ramadan perlu dikelola secara terukur agar mampu mendorong konsumsi domestik tanpa memicu lonjakan inflasi.
“Kita ingin pertumbuhan yang sehat. Ramadan memang mendorong konsumsi, tetapi stabilitas harga harus dijaga melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, pengendalian harga, serta komunikasi publik yang efektif,” ujarnya.
Ia menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2026 yang diproyeksikan berada pada kisaran 5,5 hingga 6 persen. Namun demikian, ia mengingatkan pertumbuhan tersebut harus ditopang fondasi yang kuat, bukan sekadar dipengaruhi faktor musiman.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, saat ini memfokuskan arah pembangunan ekonomi pada hilirisasi komoditas unggulan serta penguatan ketahanan pangan berkelanjutan. Strategi tersebut dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah.
“Kita tidak ingin pertumbuhan yang semu. Ekonomi Kalbar harus kokoh, inflasinya terkendali, dan manfaatnya dirasakan secara inklusif oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain isu stabilitas makroekonomi, Norsan juga menyoroti penguatan ekonomi dan keuangan syariah. Ia menilai Kalimantan Barat memiliki peluang menjadi salah satu pusat industri halal di Indonesia, didukung potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor fesyen muslim, serta produk makanan dan minuman halal.
Melalui momentum Halal Fair Kalbar, Pemerintah Provinsi berkomitmen memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, mendorong percepatan sertifikasi halal, serta meningkatkan literasi dan digitalisasi transaksi, termasuk pemanfaatan QRIS.
“Ekonomi syariah bukan hanya soal label halal, tetapi tentang membangun ekosistem yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing. SERAMBI 2026 harus menjadi titik akselerasi transformasi ekonomi daerah,” pungkasnya. (TR)
Tinggalkan Balasan