PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menyoroti minimnya kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat dan Optimalisasi pendapatan daerah.
“Kita punya emas, punya batu bara, uranium, bauksit, pasir sirika dan lain sebagainya. Belum lagi potensi perkebunan, tapi kita belum melihat kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah,” kata Krisantus Kurniawan, saat usai membuka kegiatan seminar bagaimana bisnis sawit dan tambang membawa kemakmuran rakyat, di Harris Hotel, Rabu (11/06/2025).
Krisantus mengungkapkan bahwa sektor pertambangan memang kewenangan dari pemerintah pusat. Namun, jika melihat bumi rusak, maka sebagai Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak akan tinggal diam.
“Masa kita membiarkan bumi kita hancur, alam kita hancur dan membiarkan rakyat menderita, tentu tidak etis,” ungkap Krisantus.
Ia menegaskan meskipun hal demikian kewenangan pemerintah pusat, namun pihaknya akan tetap membuat kebijakan.
“Jadi kalau dibilang ini kewenangan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi tidak boleh mengurus yang bukan kewenangannya, maka saya tegaskan hari ini kami urus,” tegasnya.
Diterangkannya bahwa tidak ingin melihat rakyat hanya jadi penonton jika alam dirusak dan di eksploitasi, tetapi dampaknya terhadap pembangunan daerah tidak ada.
Seperti halnya Presiden RI yang telah memberikan izin pertambangan kepada Corporation, UMKM, Ormas serta pihak-pihak lainnya yang ingin mengajukan perizinan.
“Silahkan urus tambang sekarang, sangat diperbolehkan, tapi berkontribusi kepada pemerintah daerah, karena saya pikir tidak ada yang tidak bisa di urus kalau kita punya kemauan dan tekad yang kuat, tambahnya.(Tr)
