PONTIANAK – Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program hilirisasi peternakan ayam terintegrasi berskala nasional. Rencana tersebut dibahas dalam audiensi antara Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dan Chief Executive Officer (CEO) Firmansyah Khatulistiwa Group, Hendra Firmansyah, di ruang kerja Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas persiapan pelaksanaan kegiatan ground breakingindustri hilirisasi peternakan ayam terintegrasi yang dijadwalkan berlangsung secara serentak di 13 provinsi di Indonesia. Untuk wilayah Kalimantan Barat, kegiatan tersebut direncanakan dipusatkan di Kawasan Industri Mandor (KIM), Kabupaten Landak, pada Januari 2026.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan program tersebut. Ia menilai hilirisasi peternakan ayam terintegrasi berpotensi memberikan dampak positif bagi daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan daging ayam dan telur bagi masyarakat.

“Program ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan daging ayam dan telur di Kalimantan Barat secara berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran,” ujar Ria Norsan, Selasa (6/1/2026).

Sementara itu, CEO Firmansyah Khatulistiwa Group, Hendra Firmansyah, mengatakan bahwa kegiatan ground breaking akan dilaksanakan serentak di 13 provinsi dan dibuka secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia dengan pusat kegiatan di Jawa Timur. Gubernur Kalimantan Barat direncanakan mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

“Untuk Kalimantan Barat, pelaksanaan ground breaking direncanakan berlangsung di Kawasan Industri Mandor, Kabupaten Landak. Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat berpartisipasi dalam agenda nasional ini,” kata Hendra.

Program hilirisasi peternakan ayam terintegrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan sektor peternakan, mengantisipasi potensi kelangkaan daging ayam dan telur, serta membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Program ini sejalan dengan kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.(Ki)