DEPOK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menerima penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas keberhasilan mendorong pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Penghargaan kategori “Provinsi 100% Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Teregistrasi” tersebut diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Barat, Christianus Lumano, SE., M.Si., yang mewakili Pemprov Kalbar.
Penghargaan diberikan dalam kegiatan Pengukuhan Bersama Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium dr. Roebiono Kertopati BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/10/2026).
Pengukuhan tersebut merupakan bagian dari upaya BSSN memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional, khususnya di sektor administrasi pemerintahan dan pembangunan manusia.
Dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota memiliki TTIS yang telah teregistrasi, capaian tersebut mencakup 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat menjadi satu dari lima provinsi yang memperoleh apresiasi BSSN karena mencapai 100 persen TTIS teregistrasi. Empat provinsi lainnya yakni Riau, Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.
TTIS merupakan bagian dari tata kelola keamanan siber di lingkungan pemerintahan. Tim tersebut berperan dalam mendeteksi, merespons, menangani, hingga membantu proses pemulihan ketika terjadi insiden siber yang dapat berdampak terhadap sistem elektronik, keamanan data, maupun keberlangsungan layanan publik.
Dalam kegiatan pengukuhan tahun 2026, BSSN mengukuhkan 59 TTIS yang terdiri atas 13 TTIS kementerian/lembaga, 37 TTIS pemerintah daerah, tujuh TTIS sektor kesehatan, dan dua TTIS sektor pendidikan.
Pembentukan TTIS diarahkan untuk memperkuat kemampuan penanganan insiden siber secara terstruktur serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarsektor.
Bagi Pemprov Kalbar, registrasi TTIS di seluruh kabupaten/kota menjadi bagian dari penguatan ekosistem keamanan siber di daerah. Capaian tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemprov Kalbar, pemerintah kabupaten/kota, BSSN, serta pemangku kepentingan terkait.
Melalui Diskominfo Kalbar, penguatan tata kelola keamanan informasi dan persandian akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi penanganan insiden, penguatan kemampuan deteksi dan respons, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperkuat keamanan ruang digital dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik.(TR)
