PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan memperkuat kualitas demokrasi di Kalimantan Barat.
Menurut Krisantus, demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), tetapi juga harus tercermin dalam kebebasan menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Lotus Hotel Novotel Pontianak, Jumat (20/11/2026).
Dalam sambutannya, Krisantus mengatakan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan salah satu instrumen untuk mengukur perkembangan demokrasi sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Ia menilai, pengukuran IDI tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik. Lebih dari itu, hasil pengukuran harus mampu menggambarkan kondisi demokrasi secara nyata dan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapatkan hak-haknya secara adil. Karena itu, kualitas demokrasi harus terus kita jaga dan perkuat bersama,” ujar Krisantus.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, kalangan akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendukung pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia.
Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan proses pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data IDI berjalan secara akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Krisantus berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyamakan pemahaman seluruh pihak mengenai indikator penilaian demokrasi, sekaligus mendorong kontribusi aktif sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.
“Melalui koordinasi ini, saya berharap seluruh pihak dapat memberikan kontribusi dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hendaknya tidak hanya menjadi angka atau capaian statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan demokrasi ke depan,” tambahnya.
Ia berharap hasil pengukuran IDI dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat partisipasi masyarakat di Kalimantan Barat.
(Ara)
