PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski jumlah titik panas dilaporkan menurun, upaya pemadaman masih berlangsung, terutama di Kabupaten Ketapang.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan perkembangan tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Karhutla bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Data Analytic Room, Jumat (23/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Ria Norsan mengapresiasi dukungan Menteri Kehutanan beserta jajaran pemerintah pusat dalam memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penanganan kebakaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, estimasi luas lahan yang terbakar selama September hingga Oktober 2026 mencapai 1.320 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.259,1 hektare dilaporkan telah berhasil dipadamkan, sedangkan 60,9 hektare lainnya masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
“Dapat kami laporkan, Bapak Menteri, perkiraan total luas lahan yang terbakar selama periode September hingga Oktober 2026 mencapai 1.320 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.259,1 hektare telah berhasil dipadamkan, sehingga masih terdapat sekitar 60,9 hektare yang memerlukan penanganan lebih lanjut,” ujar Ria Norsan.
Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Berdasarkan laporan tersebut, Satgas Darat telah menangani area seluas 1.112 hektare, sedangkan Satgas Udara menangani sekitar 147,5 hektare.
Sementara itu, pada 22 Oktober 2026, tercatat 39 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Titik panas tersebut tersebar di Kabupaten Ketapang, khususnya Kecamatan Kendawangan dan Pelang, serta Kabupaten Sintang dan Melawi.
Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena masih terdapat konsentrasi titik panas di sejumlah kecamatan.
Ria Norsan menegaskan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar penanganan di lapangan berjalan efektif. Koordinasi dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta pemangku kepentingan lainnya.
Di sisi lain, kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir dilaporkan mulai membaik. Penurunan jumlah titik api selama sepekan terakhir juga menjadi perkembangan yang mendukung upaya pengendalian karhutla.
Meski demikian, pemantauan dan pemadaman tetap dilanjutkan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
Pemprov Kalbar berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, aparat, petugas lapangan, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan karhutla serta mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.(Jeklin)
