PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat pelayanan publik dan perlindungan masyarakat, khususnya terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Krisantus menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (18/11/2026).

Ia mengapresiasi inisiatif PTA Pontianak dalam membangun kolaborasi antarlembaga. Menurutnya, kerja sama dan koordinasi menjadi faktor penting untuk mempercepat pelaksanaan program serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semua kegiatan dan proses pembangunan akan sukses apabila ada kerja sama dan saling mendukung. Kalau kerja sendiri-sendiri, saya yakin akan lambat selesai. Namun, jika dikerjakan bersama, insyaallah lebih cepat tercapai,” ujar Krisantus.

Ia mengatakan, tantangan pembangunan di Kalimantan Barat membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dengan wilayah yang luas dan terdiri atas 14 kabupaten/kota, pemerataan pembangunan, termasuk penyediaan infrastruktur dasar hingga wilayah pedesaan, perlu menjadi perhatian bersama.

Selain pembangunan, Krisantus juga mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman, persaudaraan, dan toleransi di tengah masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk.

“Di Kalimantan Barat kita harus menjaga pluralisme, kemajemukan, dan toleransi. Dengan semangat kebersamaan, persaudaraan, dan cinta kasih, seluruh program dapat dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang untuk terus menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap Kalimantan Barat sebagai daerah tempat tinggal bersama.

Sementara itu, Ketua PTA Pontianak, Chandra Boy Seroza, mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak setelah perceraian.

Menurut Chandra, salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah pelaksanaan putusan pengadilan terkait pemenuhan hak perempuan dan anak. Dalam sejumlah perkara, putusan pengadilan yang telah menetapkan hak para pihak belum sepenuhnya dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengungkapkan, jumlah perkara perceraian di Kalimantan Barat mencapai sekitar 13.000 hingga 22.000 perkara setiap tahun. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya perhatian dan penanganan bersama karena dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga anak-anak.

Melalui kerja sama lintas lembaga tersebut, diharapkan koordinasi antarpemangku kepentingan semakin kuat sehingga pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat lebih terjamin.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akses masyarakat terhadap perlindungan dan kepastian hukum.

(Ara)