PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meminta seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat digali dan dioptimalkan. Ia juga mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dalam memenuhi kewajibannya kepada daerah.
Menurut Krisantus, optimalisasi PAD membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah, bukan hanya sebatas kajian dan rekomendasi. Setiap potensi penerimaan harus ditindaklanjuti melalui kebijakan yang jelas serta melibatkan perangkat daerah terkait.
Hal tersebut disampaikan Krisantus saat menerima audiensi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD DPRD Kalbar di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalbar, Senin (9/11/2026).
Ia menilai Kalimantan Barat memiliki beragam potensi sumber pendapatan yang masih dapat dikembangkan. Namun, diperlukan keseriusan dalam mengidentifikasi peluang serta memperbaiki tata kelola agar potensi tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Potensi Kalbar ini sangat banyak, tetapi belum semuanya kita optimalkan untuk memperoleh PAD. Karena itu, kita harus melihat kembali peluang-peluang yang ada dan bagaimana cara mengelolanya,” ujarnya.
Krisantus juga meminta agar rekomendasi Pansus yang diperoleh melalui kajian dan temuan di lapangan tidak berhenti sebagai laporan. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan langkah konkret pemerintah daerah.
Untuk mempercepat optimalisasi PAD, ia mengusulkan penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan perangkat daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya.
Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah melakukan pendekatan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah diminta lebih aktif mengidentifikasi potensi penerimaan sekaligus memastikan perusahaan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk potensi-potensi yang memiliki peluang besar meningkatkan PAD, kita harus jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan, lihat potensi yang bisa dioptimalkan, dan pastikan kewajiban mereka terhadap daerah berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, mengatakan Pansus Optimalisasi PAD tengah mengkaji sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Kajian tersebut meliputi optimalisasi pajak daerah, pemanfaatan aset milik pemerintah, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, serta evaluasi terhadap sektor-sektor yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan bagi daerah.
Aloysius menegaskan, upaya meningkatkan PAD harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan dunia usaha. Menurutnya, kebijakan yang diambil tidak boleh justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Ia berharap peningkatan PAD dapat berjalan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan publik sehingga manfaat dari pendapatan daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui sinergi antara Pemprov Kalbar dan DPRD Kalbar, optimalisasi potensi pendapatan daerah diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(TR)
