PONTIANAK – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menegaskan bahwa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi faktor penting dalam memperkuat kinerja pemerintahan daerah serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Windy, fondasi utama organisasi pemerintahan yang kuat terletak pada manajemen yang baik, khususnya kepemimpinan. Karena itu, pemimpin di lingkungan perangkat daerah perlu dibekali pembelajaran dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar mampu mengelola organisasi secara optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan sesuai regulasi.

Ia menyampaikan, BPSDM Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen menghadirkan proses pembelajaran berkelanjutan bagi ASN, dimulai dari jajaran pimpinan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kapasitas, baik secara tatap muka maupun berbasis digital.

“Selain pembelajaran luring, BPSDM Kalbar juga mengembangkan platform pembelajaran virtual sejalan dengan semangat ASN Corporate University. Saat ini BPSDM juga telah memiliki media pembelajaran sendiri sebagai sarana edukasi bagi ASN,” kata Windy dalam Podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (24/1/2026).

Windy menambahkan, kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas ASN. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan penganggaran mandatori bagi BPSDM dan Inspektorat sebagai institusi strategis dalam pembinaan dan pengawasan kompetensi ASN.

Dengan dukungan anggaran tersebut, ia berharap kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat lebih merata dan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara profesional.

Terkait pengawasan dan keberlanjutan peningkatan kompetensi, Windy menyebut setiap ASN diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) setiap tahun. Pelatihan dirancang tidak hanya secara tatap muka, tetapi juga daring, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi.

Ia juga menegaskan peran BPSDM sebagai pusat pembinaan ASN dalam membentuk aparatur yang berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai nilai ASN BerAKHLAK.

Sejak dilantik pada awal Desember 2025, Windy menyampaikan bahwa BPSDM Kalbar telah meluncurkan sejumlah inovasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga penguatan empati sosial ASN terhadap masyarakat.

“ASN adalah pelayan publik, sehingga harus peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kami membiasakan setiap kegiatan disertai aksi sosial serta mendorong pola hidup sehat bagi ASN, baik secara fisik maupun mental,” ujarnya.

Melalui berbagai program tersebut, Windy berharap ASN di Kalimantan Barat dapat menjadi aparatur yang profesional, adaptif, dan berdaya saing dalam

mendukung pembangunan daerah serta pelayanan publik.(TR)