MELAWI – Lembaga Independen Bapan (LI Bapan) kembali menjadi sorotan publik setelah mengunggah sebuah poster sindiran tajam yang diduga ditujukan kepada Bupati Melawi. Rabu 16 April 2025.
Poster tersebut berjudul “The King of Corruption” dan menampilkan sosok bergaya kerajaan lengkap dengan mahkota, dengan latar belakang pemukiman kumuh yang menggambarkan kontras kehidupan mewah pemimpin dengan kondisi rakyat yang miskin.
Dalam narasi yang menyertainya, disebutkan bahwa pemimpin tersebut adalah sosok otoriter yang merasa kebal hukum, hidup bergelimang kemewahan di tengah kondisi daerah yang mengalami defisit anggaran, korupsi di berbagai sektor, serta tingginya tingkat kemiskinan masyarakat. Tak hanya itu, LI Bapan juga menyinggung dugaan manipulasi hasil pemilu dan penghianatan terhadap prinsip demokrasi.
Isi poster tersebut berbunyi:
“Kisah seorang pemimpin yang otoriter merasa kebal hukum dan hidup bergelimang kemewahan di saat daerah yang ia pimpin sedang dalam kondisi defisit APBD, korupsi di berbagai sektor, tingkat kemiskinan rakyatnya yang tinggi, hingga pengkhianatan demokrasi terhadap manipulasi hasil pemilu.”
Meski tidak menyebutkan nama secara eksplisit, publik menduga bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Bupati Melawi, yang sebelumnya juga sudah beberapa kali dikritik oleh LI Bapan melalui media sosial terkait gaya hidupnya dan pengelolaan anggaran daerah.
Unggahan tersebut menuai banyak reaksi dari warganet. Banyak yang menyatakan dukungan terhadap keberanian LI Bapan dalam menyuarakan kritik terhadap pejabat daerah, sementara yang lain mendesak agar aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan kasus korupsi yang selama ini muncul di publik.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Melawi maupun dari Bupati yang disinggung. Namun, isu ini semakin memperkuat desakan agar transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah diperbaiki.
LI Bapan sendiri merupakan lembaga pengawas independen yang aktif menyuarakan isu antikorupsi, demokrasi, dan keadilan sosial di Kalimantan Barat
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Melawi maupun dari Bupati yang disinggung. Namun, isu ini semakin memperkuat desakan agar transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah diperbaiki. (Ki)
