PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyatakan penolakan tegas terhadap transmigrasi masuk ke wilayah Kalbar. Menurutnya, alokasi anggaran untuk transmigrasi lebih baik digunakan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi di Kalbar.
“Kalau ditanya pendapat saya, saya menolak tegas ya. Transmigrasi datang ke Kalimantan, kita rawat yang sudah ada. Masih banyak warga kita yang tidak punya lahan, tidak punya pekerjaan,” ujar Krisantus.
Ia menekankan bahwa daerahnya masih memiliki banyak penduduk lokal yang belum tersentuh pembangunan dan membutuhkan bantuan konkret dari pemerintah. Maka perlu adanya relokasi yang menjadi atensi.
“Saya pikir kita relokasi saja warga lokal kita yang belum punya lahan, belum punya pekerjaan. Kita beri mereka rumah, lahan, biaya hidup. Dengan begitu, kemiskinan di Kalimantan bisa kita atasi,” katanya.
Selain itu, Krisantus juga turut meluruskan tudingan terhadap Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang sebelumnya diserang publik akibat beredarnya video rapat yang dianggap menyetujui program transmigrasi.
“Itu bukan menyetujui transmigrasi. Yang disetujui itu adalah Pagu Indikatif Kementerian Transmigrasi, yang berisi belanja pegawai, perjalanan dinas, penyuluhan, diklat, dan sebagainya. Bukan persetujuan untuk mendatangkan transmigran ke Kalbar,” tegas Krisantus.
Ia meminta publik, khususnya para pengguna media sosial, untuk tidak gegabah dalam menilai dan menyebarkan informasi.
“Tolong ditonton baik-baik, dipahami sebelum berkomentar. Jangan sampai gagal paham hanya karena potongan video,” katanya.
Namun, Krisantus tidak sekadar menolak, tapi juga menawarkan solusi alternatif berbasis kebutuhan riil masyarakat Kalbar. Ia menyarankan agar dana transmigrasi dari pemerintah pusat dialihkan untuk program relokasi dan pemberdayaan warga lokal yang miskin atau tidak memiliki lahan.
“Kalau ditanya, saya bukan hanya menolak, tapi saya juga punya solusi. Biar anggarannya tetap masuk Kalbar. Tapi bukan untuk mendatangkan orang luar, melainkan untuk warga kita sendiri. Yang belum punya lahan, belum kerja, itu yang kita bantu,” ucapnya.
Krisantus bahkan menyebut, keberagaman suku bangsa di Kalimantan Barat saat ini sudah cukup kompleks. Menambahkan pendatang dalam jumlah besar melalui transmigrasi, menurutnya, berisiko memicu gesekan sosial baru.
“Suku bangsa di Kalbar sudah cukup. Jangan ditambah-tambah lagi. Yang datang diam-diam saja kami tak bisa hitung, apalagi kalau datang lewat program resmi,” ujarnya.
