PONTIANAK – Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Barat (Kalba) yang digelar di Hotel Aston Pontianak, Sabtu (17/5/2025) ricuh.
Musda sempat dihentikan akibat ketidakpuasan sejumlah BPC terhadap sikap Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Kalbar yang dinilai tidak mengakomodasi aspirasi mereka.
Selain itu, penetapan hasil musyawarah daerah digelar di dalam kamar. Hal ini membuat sejumlah Badan Pengurus Cabang (BPC) protes.
Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Mempawah, Lukman Indra, menyesalkan tidak adanya informasi resmi terkait waktu dan tempat lanjutan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi itu.
“Saya datang membawa mandat penuh dari daerah untuk mengikuti Musda ini secara maksimal. Tapi sampai sekarang, ketika saya coba hubungi panitia, tidak ada jawaban yang jelas. Kami menuntut kejelasan atas apa yang sedang terjadi,” kata Lukman, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).
Kekecewaan serupa disuarakan oleh seluruh perwakilan BPC yang hadir. Mereka menilai Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) tidak menunjukkan profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan tugas.
Hingga Minggu (18/5/2025), tidak ada komunikasi resmi terkait kelanjutan forum. Para peserta yang telah datang dari berbagai daerah pun merasa terabaikan.
“Musda ini forum tertinggi dan penting bagi masa depan HIPMI Kalbar. Tapi kami justru disuguhi ketidakpastian. Ini sangat merugikan kami yang datang dari jauh demi menjalankan amanah organisasi,” kata Ketua Umum BPC HIPMI Sambas, Uray Elvin.
Elvin mengungkapkan, dirinya bersama rombongan masih menunggu kejelasan di lokasi awal pelaksanaan Musda, yakni Hotel Aston Pontianak.
“Kami dari Sambas sudah menginap dan menunggu. Tapi hingga kini belum ada kejelasan. Kami ingin segera kembali ke daerah dan melanjutkan aktivitas bisnis kami sebagai pengusaha muda,” lanjut Elvin.
Situasi ini mencerminkan keresahan serius di kalangan pengurus BPC. Mereka berharap Musda dilanjutkan dengan cara yang adil, demokratis, dan profesional demi menjaga kredibilitas organisasi.
Ketua Umum BPC HIPMI Kota Singkawang, Radit Toga, juga meminta dengan tegas agar panitia segera melanjutkan proses pleno.
“Kami para peserta sudah menunggu berhari-hari tanpa kejelasan. Jangan biarkan forum ini berlarut-larut tanpa arah. Segera lanjutkan pleno demi kelangsungan organisasi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh pengurus BPC HIPMI Singkawang lainnya, Uray Rian Togarizki: “Kami mendesak agar pleno Musda Kalbar segera dilanjutkan. Kawan-kawan kami masih bertahan di hotel menunggu kejelasan. Ini adalah tanggung jawab organisasi yang harus dihormati,” tegasnya.
Sebagai bentuk sikap kolektif, sebanyak 14 BPC menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Klarifikasi segera dari OC dan SC terkait waktu dan lokasi lanjutan Musda.
2. Evaluasi kinerja panitia, yang dinilai mencederai marwah organisasi.
3. Desakan kepada BPP HIPMI Pusat untuk mengambil alih pelaksanaan Musda jika tidak ada kejelasan dari BPD HIPMI Kalbar dalam waktu dekat.
Sementara itu, Humas Musda HIPMI Kalbar Tarjan Sofian mengatakan, kericuhan terjadi ketika sekelompok orang tak dikenal (OTK) tiba-tiba menerobos masuk ke ruang sidang pleno dan memaksa panitia menghentikan sementara jalannya Musda.
Kericuhan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat peserta tengah membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum HIPMI Kalbar.
“Mereka bukan peserta Musda, bukan juga pengurus HIPMI. Usia mereka bahkan jauh di atas rata-rata peserta,” ungkap Tarjan Sofian, Humas Musda HIPMI Kalbar.
Panitia langsung menskors sidang untuk menenangkan situasi. Ketegangan sempat memuncak, namun tidak sampai terjadi kekerasan fisik.
“Kami memilih menahan diri. Fokus kami adalah menjaga agar Musda tetap berjalan dengan baik,” ujar Tarjan.
Sidang pleno dilanjutkan usai salat Maghrib, sekitar pukul 18.20 WIB, setelah situasi dinyatakan kondusif. Agenda berlanjut dengan mendengarkan pandangan umum dari delegasi kabupaten yang belum menyampaikan laporan.
Tarjan memastikan, Musda tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kebuntuan (deadlock).
Dalam Musda kali ini, agenda utama juga mencakup penetapan ketua baru. Dari dua orang yang mengambil formulir pencalonan, hanya satu yang mengembalikan berkas hingga tenggat waktu 5 Mei 2025. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), calon tunggal tersebut akan ditetapkan melalui pleno.
Mewakili panitia, Tarjan menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dalam tubuh organisasi.
“Kami di HIPMI bukan bertanding untuk bermusuhan, tapi untuk bersanding. Dinamika boleh saja terjadi, tapi jangan sampai merusak silaturahmi,” tegasnya.
Perwakilan dari Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI turut hadir dalam Musda sebagai bentuk dukungan terhadap proses demokrasi organisasi yang sempat diganggu oleh insiden tak terduga ini.(ki)
