JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 untuk kategori TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang berlangsung di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kegiatan yang dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pemprov Kalbar untuk memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, regulator sektor keuangan, dan masyarakat dalam mendorong perluasan akses keuangan di Kalimantan Barat.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bimbingan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang turut mendukung upaya ini,” kata Norsan usai menerima penghargaan.
Menurut Norsan, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk memperluas layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal dan pembiayaan dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi UMKM, petani, nelayan, dan kelompok usaha masyarakat.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pencapaian seremonial. Program perluasan akses keuangan, kata dia, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok usaha yang masih menghadapi kendala dalam memperoleh modal.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal. Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang telah kita luncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain memperluas akses pembiayaan, Norsan juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola program, peningkatan literasi keuangan, dan percepatan transformasi digital. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami layanan keuangan formal sekaligus memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah perdesaan.
Pemprov Kalbar diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar program percepatan akses keuangan berjalan secara berkelanjutan dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.(Jeklin)
