PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026).
Dalam sambutannya, Ria Norsan menyampaikan bahwa tahun 2027 menjadi fase penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia menekankan perlunya penguatan fondasi transformasi daerah melalui peningkatan daya saing, dengan tetap memperhatikan pemerataan dan kualitas pembangunan.
“Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan pemerataan layanan dasar,” ujarnya.
Kegiatan Musrenbang tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah pusat, serta kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Seluruh peserta diharapkan dapat menyelaraskan program dan kebijakan guna mendukung efektivitas pembangunan tahun 2027.
Dari sisi capaian pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional. Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,16 persen. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan pembiayaan pembangunan.
“Kebutuhan pembangunan mencapai Rp116,17 triliun, sementara kapasitas fiskal daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat,” kata Ria Norsan.
Dalam dokumen RKPD 2027, pemerintah provinsi merencanakan ratusan program dan ribuan kegiatan yang akan dilaksanakan secara kolaboratif. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta percepatan transformasi digital.
Sejumlah proyek strategis juga menjadi prioritas, antara lain pembangunan Jembatan Kapuas III, peningkatan konektivitas jalan di kawasan strategis, serta pengembangan bandara dan wilayah perbatasan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemerintah provinsi memperkenalkan inovasi program “Desa SAKTI” (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat desa.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya inovasi di tengah keterbatasan anggaran, serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Optimalisasi pendapatan dan percepatan penyaluran anggaran menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Ria Norsan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga konsistensi perencanaan serta memperkuat sinergi lintas sektor.
“Pembangunan memerlukan kolaborasi semua pihak. Dengan komitmen bersama, Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi daerah yang lebih maju, kompetitif, dan sejahtera,” ujarnya.(TR)
