PONTIANAK – Gubernur juga menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni infrastruktur jalan dan penanganan pertambangan tanpa izin (PETI). Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kalbar yang digelar secara virtual melalui Zoom di Balai Petitih, Selasa (2/9/2025).
Tahun ini, Pemprov Kalbar telah menganggarkan Rp475 miliar untuk perbaikan jalan provinsi yang dibagi ke 13 kawasan kota.
Namun demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran mengingat lebih dari 60% jalan kabupaten mengalami kerusakan.
“Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, karena kondisi jalan memang berat dan dana terbatas,” jelasnya.
Terkait PETI, pemerintah berupaya mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini, baru dua kabupaten yang sudah memiliki WPR, yakni Ketapang dan Kapuas Hulu. Proses pengajuan WPR, menurut Gubernur, berada di tangan pemerintah pusat.
“Kita hanya memberikan rekomendasi. Keputusan tetap di pusat melalui Kementerian ESDM,” tegasnya.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa situasi di seluruh wilayah Kalimantan Barat saat ini dalam kondisi aman dan kondusif, meski di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di Kalbar berlangsung tertib dan damai, termasuk di daerah yang sempat diduga tidak menggelar aksi seperti Kabupaten Kayong Utara.
“Saya pikir Kayong tidak ada demo, ternyata ada juga. Tapi berjalan kondusif,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban, terutama di tengah maraknya informasi bohong di media sosial. Ia mencontohkan beredarnya kabar palsu mengenai gedung DPR RI yang disebut terbakar.
“Saya sampai telepon sana-sini untuk memastikan, ternyata tidak benar,” katanya.
Ia meminta masyarakat bijak bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kepanikan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menginstruksikan tiga langkah strategis untuk menjaga stabilitas:
1. Perkuat Koordinasi dan Komunikasi – Melibatkan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media, dan aparat untuk menyampaikan informasi yang benar serta mencegah penyebaran hoaks.
2. Pendekatan Humanis oleh Aparat – Petugas keamanan diminta menjalankan tugas secara persuasif dan melindungi masyarakat dari provokasi.
3. Ketersediaan Pelayanan Publik – Pemerintah daerah diminta untuk tetap memberikan pelayanan optimal di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, dan investasi tanpa terpengaruh situasi politik.
“Kalbar adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab memecah belah persatuan,” tegas Gubernur.
Tak hanya itu, Gubernur Norsan mengajak semua pihak untuk menjaga kolaborasi, memperkuat persaudaraan, dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai contoh provinsi yang aman, damai, dan demokratis.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan. Jangan sampai kita terbawa arus situasi nasional sehingga abai terhadap tugas utama kita,” tandasnya. (ki)
