PONTIANAK – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mengambil langkah cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait aktivitas kendaraan berat yang melintas di jalan desa. Sujiwo mengundang Camat Sungai Ambawang, Camat Kuala Mandor B, serta sejumlah kepala desa untuk melakukan rapat koordinasi di ruang kerjanya pada Selasa (2/9/2025).
Pertemuan yang digelar secara mendadak ini fokus pada permasalahan meningkatnya lalu lintas truk bermuatan besar seperti angkutan hasil tambang, kayu, dan sawit yang kerap melewati jalan desa dan permukiman. Hal ini dinilai telah berdampak serius terhadap kondisi infrastruktur jalan yang baru saja diperbaiki.
“Kita tidak bisa diam. Jalan ini dibangun dengan dana daerah, dan kalau terus dilalui kendaraan berat tanpa kontrol, tentu akan cepat rusak kembali,” ujar Bupati Sujiwo.
Ia menambahkan bahwa jalan desa dan kabupaten dibangun dengan daya tahan tertentu yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermuatan berlebih. Jika hal ini terus dibiarkan, kata Bupati, maka pemerintah daerah harus terus-menerus mengeluarkan anggaran untuk perbaikan jalan, yang seharusnya bisa digunakan untuk program lain yang juga penting.
Dalam kesempatan itu, Sujiwo memerintahkan Camat Sungai Ambawang, Jurin dan Camat Kuala Mandor B Muhamad, untuk segera melakukan inventarisasi terhadap titik-titik rawan serta mendata perusahaan-perusahaan yang sering menggunakan jalur tersebut.
Selain itu, diputuskan pula pembentukan tim gabungan antara kecamatan dan desa guna melakukan inspeksi lapangan. Tim ini nantinya akan bertugas menyusun rekomendasi baik dari sisi teknis maupun administratif, termasuk rencana penertiban.
Kepala Desa Kuala Mandor B, Mat Ali, mengungkapkan bahwa warganya mulai resah dengan kondisi jalan yang cepat rusak, licin saat hujan, serta berdebu saat kering. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan penindakan tegas terhadap kendaraan yang tidak sesuai aturan.
“Warga sudah berkali-kali mengeluh. Kalau tidak ditindak, jalan ini akan kembali rusak dalam waktu singkat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah berencana mengundang perwakilan perusahaan yang bersangkutan untuk membicarakan solusi bersama, termasuk kemungkinan penyesuaian jalur atau pembatasan tonase kendaraan.
Pemerintah berharap kerja sama dari semua pihak, termasuk perusahaan, untuk menjaga infrastruktur jalan agar tetap layak digunakan dan tidak terus menjadi beban anggaran daerah.
