PONTIANAK – Aksi demonstrasi besar-besaran digelar oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di halaman Kantor DPRD Kalimantan Barat, Rabu (3/9/2025). Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan sepuluh tuntutan yang mencakup isu nasional hingga kepentingan lokal Kalimantan Barat.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10 Tuntutan Mahasiswa:
- Mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden terkait pencabutan tunjangan anggota DPR RI.
- Mendesak pemerintah untuk merevisi pasal-pasal karet dalam UU Cipta Kerja dan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
- Mendesak pemerintah untuk meningkatkan presentase Dana Bagi Hasil (DBH) untuk masyarakat Kalimantan Barat.
- Mendesak pemerintah untuk transparan terhadap perhitungan dan pembagian DBH.
- Mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada guru, dosen, dan tenaga pendidik.
- Mendesak Kapolri dan Kapolda Kalbar untuk mengusut tuntas tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
- Mendesak DPR RI untuk merevisi aturan tentang syarat menjadi anggota legislatif.
- Mendesak seluruh fraksi untuk memberi sanksi tegas kepada anggota dewan yang melanggar atau mencederai hati rakyat.
- Mendesak seluruh fraksi untuk mengedepankan meritokrasi dalam pencalonan anggota dewan.
- Mendesak DPRD Provinsi Kalbar untuk melibatkan OKP, BEM, dan organisasi mahasiswa dalam rapat dengar pendapat maupun rapat paripurna.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Gubernur Kalbar Ria Norsan hadir langsung dan memberikan pernyataan resmi. Ia menyoroti secara khusus isu Dana Bagi Hasil (DBH) dan pendidikan, dua poin penting yang dianggapnya sangat relevan dengan kondisi Kalimantan Barat saat ini.
“DBH itu memang menjadi momok kita. Sebagai daerah penghasil, kita merasa pembagian DBH saat ini belum adil. Kita berharap daerah penghasil bisa mendapatkan alokasi sebesar 30 hingga 40 persen. Jika itu terwujud, PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita akan meningkat jauh,” tegas Norsan.
Gubernur juga menyatakan bahwa isu DBH dan pendidikan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Terpadu (RPJMT) Kalbar, sehingga aspirasi mahasiswa dianggap sangat sinkron dengan arah kebijakan daerah.
“Lama sekolah kita baru sekitar 7 tahun. Artinya, masih ada 20 persen warga yang belum tamat SMA. Ke depan, kita akan fokus membuka akses pendidikan yang lebih luas, termasuk pendidikan vokasi, agar anak-anak Kalbar bisa melanjutkan sekolah hingga selesai SMA. Ini akan segera kita dorong ke pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, memberikan apresiasi atas sikap kritis dan kajian akademis yang dibawa oleh mahasiswa dalam aksinya. Menurutnya, DPRD siap menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi ke tingkat nasional.
“Apa yang disampaikan mahasiswa adalah kajian ilmiah yang luar biasa. Ini akan kami kawal dan teruskan. Jika menyangkut undang-undang, tentu akan disampaikan ke DPR RI. Jika berkaitan dengan aparat, akan diteruskan ke Kapolri dan Kapolda,” ujar Aloysius.
Ia juga mendukung permintaan mahasiswa agar DPRD melibatkan unsur mahasiswa dan pemuda dalam proses kebijakan.
“Kami terbuka untuk melibatkan OKP, BEM, dan organisasi mahasiswa dalam rapat dengar pendapat. Ini bentuk partisipasi demokrasi yang sehat.” tambahnya.
Tinggalkan Balasan