PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk menjaga kebebasan beragama dan menjamin setiap warga dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa diskriminasi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat membuka Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (MPL PGIW) Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Hotel Transera Pontianak, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Krisantus menegaskan bahwa kebebasan beribadah merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan adanya tindakan yang menghalangi pembangunan rumah ibadah maupun mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan.
Ia mengatakan, masyarakat dapat mendirikan rumah ibadah sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terkait ketersediaan lahan, pembiayaan, dan perencanaan pembangunan.
Krisantus juga menyatakan kesiapannya untuk berada di garis depan dalam melindungi masyarakat apabila terjadi tindakan yang menghambat kebebasan beribadah.
“Saya tidak mentoleransi kelompok ormas mana pun yang menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah atau mengganggu ibadah agama apa pun. Melarang orang beribadah dan melarang perayaan keagamaan bukanlah cerminan agama. Hal seperti itu tidak boleh terjadi di Kalbar,” tegas Krisantus.
Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Barat merupakan daerah dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Perbedaan tersebut, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi hak maupun melakukan diskriminasi terhadap masyarakat.
Krisantus menegaskan, seluruh masyarakat yang tinggal, bekerja, berkarya, dan membangun kehidupan di Kalimantan Barat merupakan bagian dari keluarga besar daerah tersebut. Oleh karena itu, keberagaman harus dijadikan kekuatan untuk mempererat persatuan.
Pada kesempatan itu, Krisantus juga mengapresiasi kontribusi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Kalimantan Barat dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, kontribusi organisasi keagamaan tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan keagamaan, tetapi juga dalam bidang pendidikan, pembinaan umat, kegiatan sosial, serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan.
Ia menilai gereja memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sikap toleransi, persahabatan, dan cinta kasih di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
Selain itu, Krisantus berharap Sidang MPL PGIW Kalbar Tahun 2026 dapat menghasilkan keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan gereja, mempererat persaudaraan, serta memperkuat persatuan masyarakat.
Ia juga mendorong agar forum persidangan organisasi keagamaan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk oleh organisasi keagamaan lainnya. Forum tersebut dinilai penting sebagai ruang evaluasi, koordinasi, dan penguatan hubungan antarelemen masyarakat.
Menutup sambutannya, Krisantus mengajak seluruh peserta sidang untuk menjadi teladan dalam menjaga toleransi dan menyebarkan nilai-nilai cinta kasih.
Ia berharap sinergi antara organisasi keagamaan dan pemerintah semakin kuat sehingga dapat mewujudkan Kalimantan Barat yang rukun, damai, adil, dan sejahtera.(Jeklin)
