KUBU RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendorong penyusunan regulasi tata kelola kratom yang mampu memberikan kepastian hukum, menciptakan iklim usaha yang adil, serta melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha lokal.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengatakan kratom merupakan salah satu komoditas yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani di Kalbar. Luas lahan kratom di provinsi tersebut diperkirakan mencapai 11.800 hektare.
Namun, belum adanya kepastian regulasi terkait tata niaga kratom dinilai menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dan pemasaran komoditas tersebut. Kondisi ini menyebabkan hasil produksi petani mengalami penumpukan di daerah.
Hal itu disampaikan Krisantus saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
“Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum,” tegas Krisantus.
Ia berharap regulasi yang disusun nantinya dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha, memperluas akses pasar, serta menciptakan perlindungan harga bagi petani. Selain itu, pengaturan kratom juga perlu memperhatikan standar mutu, aspek kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.
Krisantus menegaskan, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang tata kelola kratom perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, pengusaha lokal, hingga kalangan ahli.
Menurutnya, keterlibatan para pemangku kepentingan penting agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan di lapangan dan tidak justru membebani petani kecil.
Sebelum mengikuti FGD, Krisantus bersama pimpinan dan anggota DPRD Kalbar juga melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola serta pengembangan hilirisasi komoditas kratom.
Pemprov Kalbar, lanjut Krisantus, siap bersinergi dengan DPRD dan pemerintah pusat untuk mendorong tata kelola kratom yang lebih profesional dan berkelanjutan.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian usaha, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat perekonomian daerah, serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(TR)
