JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pengembangan sistem informasi berbasis digital. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Gema Membangun Desa (GMD) yang menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.
Strategi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Krisantus menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.
Menurutnya, akses informasi yang terbuka tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat, yakni mewujudkan daerah yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dari desa hingga perkotaan serta memperkuat tata kelola pemerintahan.
Salah satu implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui program Gema Membangun Desa yang menjadi agenda prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.
Melalui program ini, pimpinan daerah bersama kepala perangkat daerah turun langsung ke desa-desa untuk berdialog dengan masyarakat, mendengarkan berbagai persoalan, serta mengidentifikasi kebutuhan pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, jajaran pemerintah berada di tengah masyarakat selama kurang lebih tiga hari. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memahami kondisi dan kebutuhan warga secara langsung, tidak hanya berdasarkan laporan administratif.
Sepanjang 2026, program Gema Membangun Desa telah dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang. Selanjutnya, kegiatan serupa dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.
Selain menjadi ruang penyampaian aspirasi, program tersebut juga menghadirkan berbagai pelayanan bagi masyarakat. Layanan yang disediakan antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar, pelayanan administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa, hingga edukasi literasi digital.
Berdasarkan data yang dipaparkan Krisantus, setiap pelaksanaan Gema Membangun Desa menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 warga. Sementara itu, pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan tercatat mencapai sekitar 1.497 layanan.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan tersebut selanjutnya dicatat dan dikelompokkan berdasarkan kewenangan masing-masing. Usulan kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dan dipertimbangkan dalam penyusunan program serta penganggaran.
Salah satu bentuk tindak lanjut yang disampaikan adalah rencana pengusulan anggaran sekitar Rp1,5 miliar melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada 2027. Anggaran tersebut direncanakan untuk merespons kebutuhan masyarakat di Temajuk dan Teluk Batang.
Digitalisasi Perkuat Akses Informasi Publik
Selain mendekatkan pelayanan secara langsung, Pemprov Kalbar juga memperkuat infrastruktur informasi pemerintahan melalui pengembangan sistem berbasis digital.
Hingga 2026, pemerintah telah mendata sebanyak 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 58 situs web perangkat daerah sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan layanan informasi.
Pengelolaan informasi publik juga diperkuat melalui sejumlah regulasi daerah. Di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemprov Kalbar serta Keputusan Gubernur Nomor 1126 Tahun 2025 mengenai pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dari sisi pendanaan, Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,03 miliar pada 2026 untuk empat program utama PPID yang bersumber dari APBD.
Sementara itu, anggaran publikasi pada 42 perangkat daerah mengalami peningkatan sebesar 13,5 persen, dari Rp11,41 miliar pada 2025 menjadi Rp12,95 miliar pada 2026.
Pemprov Kalbar juga mengembangkan sejumlah inovasi, salah satunya SIKEDIP berbasis Android yang menyediakan Daftar Informasi Publik secara digital dan terintegrasi hingga tingkat desa.
Selain itu, penguatan dilakukan melalui peningkatan peran PPID Utama dan PPID Pelaksana serta pengembangan akses data terbuka melalui Open Data Kalbar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi publik, Pemprov Kalbar juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Barat, rapat koordinasi PPID, bimbingan teknis pelayanan informasi, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola informasi.
Keterbukaan Informasi Kalbar Catat Sejumlah Capaian
Upaya penguatan keterbukaan informasi publik tersebut juga disertai sejumlah capaian. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, Kalimantan Barat menempati peringkat ketiga nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dengan skor 74,23.
Pemprov Kalbar juga memperoleh predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 95,58. Capaian tersebut menempatkan Kalbar pada peringkat ke-10 nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan.
Dari sisi penyebarluasan informasi, jangkauan media sosial resmi Pemprov Kalbar selama Januari hingga September 2026 tercatat mencapai 2,19 juta.
Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik mencapai 91,51 dengan kategori mutu A atau sangat baik. Nilai transparansi pelayanan tercatat sebesar 91,15, sedangkan Indeks Pengelolaan Informasi Publik mencapai 84,28 dengan kategori baik.
Dalam pelayanan permohonan informasi, Pemprov Kalbar menerima 70 permintaan selama Januari hingga Oktober 2026. Seluruh permohonan tersebut dilaporkan telah dipenuhi sehingga tingkat penyelesaiannya mencapai 100 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Krisantus juga menjelaskan bahwa keterbukaan diterapkan dalam pembenahan birokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan sistem merit, seleksi jabatan secara terbuka dan kompetitif, serta pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) menggunakan sistem e-Kinerja yang terintegrasi dengan SIASN BKN.
Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur dilakukan melalui program ASN Corporate University.
Ke depan, Pemprov Kalbar berencana memperluas penguatan PPID hingga tingkat desa melalui pemanfaatan SIKEDIP dan pembinaan PPID Pelaksana. Pemerintah juga berupaya menjaga keberlanjutan program Gema Membangun Desa sebagai bagian dari indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025–2029.
Ruang partisipasi masyarakat juga akan diperluas melalui berbagai kanal pengaduan dan komunikasi, seperti LAPOR!, SEKAMPADI, survei informasi publik, serta dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat.
Krisantus menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus memberikan dampak nyata, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi pembangunan dan memiliki ruang untuk mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.
Melalui penguatan keterbukaan informasi, Pemprov Kalbar berharap setiap kebijakan dan program pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta disusun dengan mempertimbangkan aspirasi warga, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok Kalimantan Barat.(jeklin)
