PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025, sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman kebakaran akibat musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino yang berlangsung di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur, Jumat (1/7/2025).
Dalam paparannya, Ria Norsan menyampaikan bahwa saat ini wilayah Kalbar memasuki fase musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko Karhutla secara signifikan. Berdasarkan data BMKG, curah hujan diprediksi sangat rendah pada Juli hingga September 2025.
“Kondisi ini memaksa kita semua untuk siaga penuh. Oleh karena itu, kami telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Asap dan membentuk Komando Satgas Penanganan Bencana Asap Akibat Karhutla,” ujar Ria Norsan.
Berdasarkan catatan hingga 31 Mei 2025, luas Karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai 1.149,02 hektare, menjadikannya provinsi dengan luas kebakaran terbesar kedua di Indonesia setelah Riau. Bahkan, per 31 Juli 2025 pukul 23.00 WIB, terpantau 650 titik api di berbagai kabupaten.
Ria Norsan menyampaikan bahwa pengendalian Karhutla dilakukan melalui berbagai strategi diantaranya; Sosialisasi dan penyadartahuan masyarakat, patroli mandiri dan terpadu, pemadaman darat dan udara, peningkatan kesiapsiagaan tim dan peralatan.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal, guna mencegah kebakaran tak terkendali.
Dalam rapat tersebut, Ria Norsan juga menginstruksikan beberapa langkah penting dalam meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, menggencarkan sosialisasi hingga ke desa/kelurahan, melakukan patroli terpadu secara intensif dan terstruktur, menyiagakan personel dan peralatan, menindak tegas pelaku Karhutla melalui penegakan hukum.
Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, termasuk BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat yang turut terlibat dalam upaya pencegahan dan pemadaman.
“Mari kita jadikan pertemuan ini momentum untuk bersinergi, siap siaga, dan bekerja nyata demi mencegah bencana asap,” pungkas Norsan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan Karhutla, termasuk membandingkan efektivitas dengan negara lain.
Ia menjelaskan bahwa sejak 2019, pemerintah mulai mengandalkan teknologi operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing yang terbukti mampu menekan luas Karhutla secara signifikan. Pada 2023, meskipun El Nino cukup kuat, luas kebakaran berhasil ditekan hingga 1,1 juta hektare lebih rendah dibandingkan puncaknya di 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare.
“Operasi darat dan udara yang dilakukan BMKG dan BNPB berkontribusi besar. Tapi Kalimantan Barat masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi,” ungkap Hanif.
Ia menyebut bahwa hingga akhir Juli 2025, total Karhutla secara nasional mencapai hampir 9.000 hektare, dengan Kalimantan Barat menyumbang sekitar 1.000 hektare. Ini menunjukkan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hanif juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Kalbar dan peran aktif TNI/Polri serta masyarakat dalam penanganan di lapangan, namun menekankan bahwa pengawasan dan tindakan hukum harus lebih tegas. (TR)
