PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keseriusan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penegasan ini disampaikannya saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (15/10/2025).
Dalam arahannya, Krisantus menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja dan kepatuhan yang dilakukan BPK bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemeriksaan ini harus dimaknai sebagai pembenahan dan penguatan sistem. Setiap rekomendasi dari BPK adalah cerminan dari apa yang harus kita perbaiki secara nyata,” tegasnya.
Krisantus juga menyoroti persoalan manajemen aset daerah yang belum sepenuhnya terdata dengan baik. Menurutnya, sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahkan berada di luar wilayah provinsi.
“Aset kita tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di Pulau Jawa. Ini harus didata dan diaudit agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.
Ia meminta agar pendataan aset dilakukan secara rinci dan akurat. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Exit Meeting atas hasil pemeriksaan sebelumnya yang berkaitan dengan belanja daerah. Krisantus mengapresiasi kerja profesional tim BPK sekaligus mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan dengan sungguh-sungguh.
“Saya tidak ingin ini hanya jadi catatan. Harus betul-betul ditindaklanjuti. Jangan tunggu ditegur dua kali,” tegasnya.
Wakil Gubernur juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk responsif terhadap permintaan data dan informasi dari tim pemeriksa, serta memastikan semua dokumen telah diverifikasi sebelum diserahkan.
“Pendampingan juga harus maksimal, baik dari segi informasi, teknis, maupun administratif,” pesannya.
Menutup sambutannya, Krisantus berharap kerja sama erat antara Pemprov Kalbar dan BPK RI Perwakilan Kalbar dapat semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan membangun kepercayaan publik.
“Kita ingin belanja daerah tepat sasaran, tata kelola sesuai aturan, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya. (Ara)
Tinggalkan Balasan