PONTIANAK – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
Namun, mereka juga meminta adanya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kalimantan Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam aksi damai yang digelar di Pontianak, Sabtu (20/6/2026), dan diikuti berbagai elemen masyarakat, di antaranya Bala Komando Melayu, Laskar Pemuda Melayu (LPM), Satria Pembela Melayu (SPM), Ikatan Keluarga Bugis Melayu Kalbar (IKBMK), Pemuda Pancasila, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda.
Dalam orasinya, perwakilan lintas ormas menegaskan dukungan agar Program MBG tetap berjalan dan tidak dihentikan akibat adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Menurut mereka, program tersebut telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat karena melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, nelayan, serta tenaga kerja lokal.
“Program MBG telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami mendukung agar program ini tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar salah seorang perwakilan ormas dalam orasinya.
Meski mendukung keberlanjutan program, mereka menilai pelaksanaannya perlu mendapat pengawasan lebih ketat. Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain kualitas makanan, kebersihan dapur, penerapan standar operasional prosedur (SOP), penggunaan perlengkapan sanitasi, hingga kondisi makanan saat diterima peserta didik.
Para peserta aksi juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi serta audit terhadap pelaksanaan Program MBG di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak.
Selain itu, mereka berencana membentuk Posko Pengaduan Independen MBG yang akan berlokasi di Jalan Gajah Mada, Pontianak. Posko tersebut disebutkan akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program, termasuk dugaan ketidaksesuaian standar layanan dan kualitas makanan.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan ketidaksesuaian di lapangan. Laporan tersebut nantinya akan diteruskan kepada pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar salah satu peserta aksi.
Sementara itu, Apriansyah, S.Pd., M.Pd., yang akrab disapa Yayan dan merupakan tokoh Bala Komando Melayu serta anggota Laskar Pemuda Melayu, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, pengawasan publik diperlukan agar program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
“Kami mendukung program pemerintah, namun juga berharap pelaksanaannya dapat diawasi bersama agar berjalan secara transparan dan akuntabel,” kata Yayan.
Ia juga mengajak media massa, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Program MBG.
Aksi damai tersebut turut dihadiri sejumlah organisasi kemasyarakatan, di antaranya Pemuda Pancasila, Satria Pembela Melayu, Bala Komando Melayu, Ikatan Keluarga Bugis Melayu Kalbar (IKBMK), Laskar Pemuda Melayu, Lembaga Kerabatan Melayu, Persaudaraan Bugis Melayu, serta perwakilan lintas ormas Melayu lainnya.
Mereka menyatakan komitmen untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
“Programnya harus berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar perwakilan peserta aksi.(Ki)
