PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam pembangunan daerah dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan anggaran.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan penanganan jalan provinsi difokuskan pada ruas dengan tingkat kerusakan berat yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga.
“Perbaikan jalan provinsi tetap menjadi prioritas. Kami fokus pada ruas yang rusak berat agar tetap bisa difungsikan dan konektivitas wilayah tidak terputus,” ujar Ria Norsan, Minggu (29/3/2026).
Ia menjelaskan, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang masih dalam kebijakan efisiensi. Karena itu, pemerintah memprioritaskan titik-titik yang membutuhkan penanganan segera.
Ria Norsan menambahkan, strategi yang diterapkan saat ini menitikberatkan pada penanganan fungsional agar jalan tetap dapat dilalui, terutama pada jalur utama yang menjadi penopang perekonomian masyarakat.
“Kami memahami harapan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi saat ini, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting akses tetap terbuka dan aktivitas masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Sebagai bentuk realisasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan. Selain itu, peningkatan kualitas jalan dilakukan sepanjang 40,30 kilometer yang tersebar di 22 ruas pada Tahun Anggaran 2025.
Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga memperkuat sektor pendukung, seperti pengelolaan irigasi yang menjangkau 9.172 hektare lahan pertanian serta normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer guna mendukung produktivitas pertanian.
Pemerintah mengakui sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, di antaranya faktor cuaca dengan curah hujan tinggi, kondisi geografis, serta beban kendaraan berat yang mempercepat kerusakan jalan.
Meski demikian, Ria Norsan menegaskan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Dengan berbagai kendala tersebut, kami tetap berupaya agar kualitas jalan di Kalbar terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mengapresiasi perhatian dan masukan masyarakat terkait kondisi jalan. Partisipasi publik dinilai penting sebagai bentuk pengawasan sekaligus dukungan dalam proses pembangunan.
Ke depan, pemerintah berharap sinergi dengan masyarakat terus terjaga guna meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat. (TR)
