PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya peran lurah sebagai ujung tombak pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur kelurahan, menurutnya, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
Hal tersebut disampaikan Norsan saat membuka Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat di Aula Garuda, Pontianak, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa birokrasi saat ini dituntut lebih responsif, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah harus hadir dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan efektif. Perubahan birokrasi tidak hanya soal istilah, tetapi bagaimana cara kerja yang lebih terbuka dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Norsan mengatakan, 99 kelurahan yang tersebar di Kalimantan Barat memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pemerintahan di kawasan perkotaan. Karena itu, lurah tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga dituntut menjadi pemimpin yang memahami persoalan masyarakat serta mampu menghadirkan solusi melalui berbagai inovasi.
Menurutnya, kualitas pelayanan yang diberikan aparatur kelurahan akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh sebab itu, integritas, kemampuan berkomunikasi, dan kolaborasi menjadi kompetensi yang harus dimiliki setiap lurah.
Selain itu, ia mendorong peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, terutama dalam penguasaan teknologi digital, komunikasi publik, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Jangan hanya bekerja secara rutin, tetapi jadilah penggerak perubahan yang mampu menciptakan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” pesannya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dan generasi muda dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin kompleks hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi dan semangat gotong royong.
Melalui rapat kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dapat memperkuat komitmen para lurah dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil guna mendukung pembangunan Kalimantan Barat yang maju dan berkelanjutan.(TR)
