PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menargetkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat mampu meningkatkan predikat inovasi daerah pada 2027. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) siap memberikan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Komitmen itu disampaikan Ria Norsan saat membuka kegiatan GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat 2026 di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Norsan mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan inovasi daerah. Ia juga menyambut baik terpilihnya Kalimantan Barat sebagai perwakilan regional Kalimantan untuk mengikuti Presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas inovasi dan tata kelola pemerintahan.
Norsan menjelaskan, Indeks Inovasi Daerah mencakup dua aspek utama, yakni Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang mengukur kapasitas dan kinerja pemerintah daerah, serta Satuan Inovasi Daerah (SID) yang menilai kualitas inovasi yang dihasilkan.
Ia turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kalimantan Barat yang menunjukkan tren positif. Dari aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov Kalbar telah menetapkan APBD tepat waktu, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta mencatat nilai akuntabilitas kinerja sebesar 72,16 dengan predikat BB.
Sementara itu, dari aspek ekonomi dan kesejahteraan, pendapatan per kapita Kalimantan Barat meningkat menjadi Rp56,98 juta pada 2025. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,24 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 mencapai 4,87 persen.
Angka kemiskinan juga tercatat menurun menjadi 5,78 persen pada Maret 2026. Di sektor investasi, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 10,70 persen, dari Rp15,42 triliun pada 2024 menjadi Rp17,07 triliun pada 2025.
Jumlah proyek investasi turut mengalami peningkatan, dari 13.637 proyek menjadi 21.545 proyek. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada 2026 tercatat sebesar 72,95.
Meski menunjukkan sejumlah capaian positif, Norsan mengingatkan bahwa Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Barat masih berada pada predikat Inovatif. Karena itu, diperlukan upaya lebih optimal untuk mencapai kategori Sangat Inovatif.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah, Pemprov Kalbar mendorong penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID), fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, serta pemberian apresiasi kepada para inovator.
Norsan juga meminta setiap perangkat daerah lebih produktif dalam menghasilkan terobosan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia menargetkan setiap perangkat daerah mampu menghasilkan dua hingga tiga inovasi setiap tahun, terutama pada sektor pelayanan dasar.
Menurutnya, inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Saya menargetkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat bisa naik kelas. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Selain itu, Norsan mendorong penerapan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa. Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan inovasi diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama.
Ia menegaskan, keberhasilan inovasi tidak semata-mata diukur dari jumlah program atau terobosan yang dihasilkan. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana inovasi mampu mempermudah pelayanan dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah serta dukungan berbagai pemangku kepentingan, Norsan optimistis ekosistem inovasi di Kalimantan Barat dapat berkembang lebih kuat dan berkelanjutan.(Jeklin)
