Disaksikan Kemendagri, Kepala OPD Pemprov Kalbar Teken Komitmen Pengembangan Kompetensi

PONTIANAK – Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menandatangani komitmen bersama sinergi pengembangan kompetensi aparatur dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Negara bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang digelar di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (24/12/2025) kemarin.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat. Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, S.STP, M.Si, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan aparatur agar lebih adaptif dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP, M.Si, hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan kompetensi pimpinan perangkat daerah dalam mengelola potensi lokal agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Kegiatan ini mengusung tema “From Local Potential to National Progress: Strategies for Economic Empowerment”, yang menekankan perlunya strategi pengelolaan potensi daerah secara optimal, terarah, dan kolaboratif.

Rangkaian acara juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama pembentukan pimpinan perangkat daerah berkarakter LEADER, sebagai inovasi yang dikembangkan BPSDM Kalimantan Barat. Konsep LEADER mencakup nilai Learning Agility, Ethics, Awareness, Decision Making, Empathy, dan Responsibility, yang diharapkan menjadi landasan kepemimpinan aparatur dalam menghasilkan kebijakan yang berintegritas serta berorientasi pada pelayanan publik.

Penandatanganan komitmen tersebut disaksikan oleh sejumlah narasumber dan pejabat, antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si; Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M.; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Harisson, M.Kes; serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat, Rochma Hidayati.(Ki)