PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Barat.
Ria Norsan mengatakan, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha melalui program TSBLP atau CSR memiliki peran penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, pelaksanaan program CSR perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar bersifat seremonial. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha harus menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita ingin pembangunan berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan,” ujar Ria Norsan, Jumat (10/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026. Kemantapan jalan provinsi mencapai 65,06 persen, cakupan layanan air minum sebesar 84,30 persen, dan angka kemiskinan turun menjadi 6,16 persen.
Meski demikian, ia mengakui kemampuan keuangan daerah masih memiliki keterbatasan sehingga dukungan dunia usaha melalui program CSR dinilai penting untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Program prioritas yang akan didorong melalui Forum TSBLP meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguatan pemerintahan desa, sektor perkebunan dan pertambangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gubernur juga mengajak perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, agar mengarahkan program CSR untuk pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas umum, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan usaha masyarakat.
Selain itu, perusahaan didorong mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, salah satunya dengan memanfaatkan layanan Bank Kalbar sebagai bank pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, Ria Norsan memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan di Kabupaten Ketapang yang telah menyelenggarakan program pendidikan bagi para pekerja. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh kontribusi dunia usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pelaksanaan TSBLP harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga investasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengingatkan perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.
“Kami masih menemukan kawasan di sekitar perusahaan yang belum berkembang dengan baik. Program CSR harus mampu menjawab persoalan tersebut agar masyarakat ikut merasakan manfaat investasi,” kata Krisantus.
Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang belum menunjukkan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, turut mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menyelaraskan program CSR dengan agenda pembangunan daerah.
Menurut Agus Fatoni, keterlibatan sektor swasta akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam pembiayaan pembangunan sehingga program yang dijalankan dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama PT Bank Kalbar, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan perusahaan, serta para mitra pembangunan.(TR)
