PONTIANAK – Pengibaran bendera Borneo Raya di Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di tengah momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi perhatian Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar.
Zulfydar mengajak masyarakat menyikapi fenomena tersebut secara bijak dan mengedepankan ketenangan. Menurutnya, momentum kemerdekaan dapat menjadi ruang untuk memperkuat persatuan sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat di daerah.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PAN, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun tentu banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan,” ujar Zulfydar.
Menurut Zulfydar, berbagai dinamika yang muncul di daerah perlu dilihat sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang harus dipahami secara lebih mendalam.
Ia menilai, kemunculan simbol atau bendera tertentu dalam beberapa hari terakhir dapat menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi atau kritik terhadap pemerintah, khususnya terkait perhatian terhadap pembangunan daerah.
“Perbedaan muncul karena perhatian belum cukup. Saya kira adanya hal-hal yang terjadi dalam satu dua hari belakangan ini seperti adanya bendera, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat terhadap perhatian pembangunan dan kaitan lainnya,” katanya.
Zulfydar yang juga memiliki pengalaman sebagai mediator konflik berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Ia meminta masyarakat Kalbar tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Kita harapkan masyarakat yang berada di Kalbar tetap menjaga ketenangan. Karena kedamaian milik kita bersama. Saya kira ini harus dapat dicari substansi permasalahannya, keinginannya tentu bisa dirasakan juga,” ujarnya.
Menurutnya, aspirasi yang muncul perlu dicermati dengan melihat latar belakang dan persoalan yang ingin disampaikan. Dengan demikian, respons pemerintah tidak hanya berfokus pada simbol yang muncul, tetapi juga menyentuh substansi aspirasi masyarakat.
“Saya kira kita usah terlalu jauh. Ini adalah kritikan untuk pemerintah pusat,” katanya.
Pembangunan Daerah Tetap Harus Berjalan
Zulfydar menegaskan, dinamika yang terjadi tidak boleh menghambat pembangunan di Kalimantan Barat. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar bersama DPRD Kalbar terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran, termasuk adanya kebijakan terkait Transfer ke Daerah (TKD).
“Pembangunan harus jalan terus. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar bersama DPRD Kalbar terus membangun. TKD dipotong, tetapi pemerintah terus mengupayakan Kalbar mencapai titik yang diharapkan masyarakat Kalbar,” jelasnya.
Ia menilai perhatian terhadap pembangunan daerah perlu terus diperkuat karena kemajuan nasional juga bergantung pada perkembangan daerah.
Menurutnya, penguatan pembangunan daerah menjadi penting dalam menghadapi agenda jangka panjang, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kesiapan sumber daya manusia menuju Indonesia 2045.
“Kita bicara pertumbuhan ekonomi, masa depan bonus demografi 2045. Mulainya ini sudah bagus, tetapi bagaimana kita tambah kekuatan relevansinya, memperkuat dan mengakar kembali. Daerah harus menjadi perhatian,” katanya.
Zulfydar berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi pengingat bahwa persatuan dan pembangunan harus berjalan beriringan. Menurutnya, daerah memiliki peran penting dalam memperkuat pembangunan nasional.
“Daerah harus menjadi kekuatan nasional karena adanya daerah-daerah untuk membangun kebersamaan,” pungkasnya.(UL)
