PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Suharti, serta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Aba Subagja.
Kehadiran kedua pejabat pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kompetensi serta kapasitas aparatur sipil negara.
Dalam kesempatan itu, Suharti menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan kompetensi ASN sangat bergantung pada komitmen pimpinan instansi dalam memberikan teladan dan kesempatan kepada pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan.
“Pimpinan harus menjadi contoh tentunya. Kemudian memberikan ruang untuk mereka pengembangan kompetensi, memberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi,” ujar Suharti.
Sementara itu, Aba Subagja menilai Kalimantan Barat memiliki semangat yang kuat dalam membangun kualitas sumber daya manusia aparatur. Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN saat ini tidak lagi terbatas pada pelatihan formal, tetapi juga melalui berbagai bentuk pembelajaran dan kolaborasi.
“Kemarin saya lihat, Kalbar ini punya semangat yang cukup luar biasa untuk membangun SDM. Termasuk melalui dialog-dialognya karena kan pengembangan kompetensi itu tidak sempit seperti dulu,” kata Aba.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kapasitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) daerah. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan pelatihan kepemimpinan, peningkatan kompetensi teknis ASN, serta penguatan integritas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain itu, Pemprov Kalbar berencana mengembangkan pelatihan teknis bagi ASN yang menangani pengadaan barang dan jasa, memperluas program pelatihan kepemimpinan bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta mendorong BPSDM Kalbar menjadi pusat pembelajaran dan rujukan (benchmark) bagi daerah lain.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparatur sipil negara sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.(Ki)
