PONTIANAK – Gubernur Ria Norsan Ajak Wali Kota dan Bupati Se-Kalbar Sukseskan Program Makan Gizi Gratis, sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional dengan Pemerintah Daerah se Kalimantan Barat, Selasa 3 Juni 2025.
“Bapak Ibu Bupati/Walikota jadi nanti upayakan bahan dari pada makan bergizi gratis ini di upayakan dari lokal. Program kita ada ketahanan pangan dan hasil dari ketahanan pangan ini kita support ke Makan Bergizi Gratis, kemudian nanti ada Koperasi Merah Putih, koperasi ini juga nanti akan mengelola hasil dari bahan pangan. Mudah-mudahan program yang merupakan Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia dapat berjalan dengan lancar terutama di Kalimantan Barat dan saya mohon dukungan dari Bapak Bupati/Walikota se Kalimantan Barat dapat mendukung kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” harapnya.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan optimalisasi sumber daya dalam mendukung program Pemenuhan Gizi Nasional, khususnya MBG (Makanan Balita Gizi).
Hal itu ia sampaikan, Kolaborasi ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi, komunikasi, edukasi, pemanfaatan sarana prasarana, serta pertukaran data dan informasi.
“Program Makan Bergizi Gratis sebagai perwujudan misi Asta Cita memperkuat pembangunan sumber daya manusia adalah sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2025-2030, yaitu mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sehat, cerdas, berdaya saing melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini menjadi upaya nasional dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan serius, termasuk di Kalimantan Barat,” ungkap Norsan.
Program MBG ini merupakan salah satu inisiatif strategis yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup generasi penerus bangsa dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Sesuai Surat Edaran Resmi Menteri Dalam Negeri Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan atau menyediakan tanah guna membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) paling banyak 3 (tiga) titik lokasi pada masing-masing pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Namun, Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah kurang lebih 147 ribu kilometer persegi, memiliki tantangan tersendiri, terutama masalah logistik dan distribusi.
Oleh karenanya, Norsan mengungkapkan salah satu aspek yang sangat di dorong dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini adalah pemanfaatan bahan pangan lokal.
Program Makan Bergizi Gratis memberikan multiplier effect karena dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan pemerintah, sekolah, UMKM, petani dan nelayan lokal, serta pelaku usaha mikro untuk menyediakan bahan makanan segar dan bergizi.
Seperti diketahui, Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal, memperkuat ekonomi daerah, serta mengurangi limbah pangan. Dengan demikian, program ini menjadi contoh sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Ir. Dadan Hindayana mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Perangkat Daerah serta Bupati/Walikota se Kalimantan Barat yang telah bersedia bersinergi dengan Badan Gizi untuk mempercepat intervensi pengolahan Gizi Nasional.
“Jadi Program makan bergizi ini 1 dari 8 program hasil terbaik cepat. Jadi program Prabowo Gibran memiliki 320 program secara menyeluruh dan sekarang sudah dijadikan RPJMN, kemudian disaring kan menjadi 17 program prioritas dan di saringan lagi menjadi 8 hasil terbaik cepat. Saya cukup senang karena semua hadir memberikan komitmen dan kami hadir untuk mempercepat ini semua,” ungka Kepala BGN.
Dirinya juga menjelaskan terkait penyaluran program makan bergizi gratis teruntuk ibu hamil serta balita akan disalurkan kerumah masing-masing atau bisa saja melalui posyandu.
“Makanya nanti kita berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh kader posyandu yang selama ini sudah ada di daerah masing-masing, dan badan gizi memberikan insentif tambahan untuk mereka,” ujarnya.
Kemudian Dadan menjelaskan terkait dengan indikator gizi yang memenuhi komposisi cukup dalam program Makan Bergizi Gratis yaitu, Protein 30 persen, Karbohidrat 40 persen, Serat 30 persen. Dengan komposisi yang berimbang mulai dari Protein, Karbohidrat, Serat, dan juga Susu. (Ki)
