JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 dalam ajang TPID Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kalimantan Barat tercatat sebagai salah satu penerima penghargaan bersama Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Papua.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan nasional yang membahas pengendalian inflasi dan penguatan digitalisasi ekonomi daerah.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Ada pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, instansi terkait, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang bersama-sama menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Menurut Ria, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat upaya pengendalian inflasi.
“Yang paling penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja. Kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia, distribusinya lancar, harganya terjangkau, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Pengendalian Inflasi di Tengah Penanganan Karhutla
Penghargaan tersebut diterima ketika sejumlah wilayah di Kalimantan Barat masih melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah tetap menjalankan sejumlah program terkait pengendalian inflasi, termasuk menjaga ketersediaan dan distribusi pangan serta memantau perkembangan harga komoditas.
“Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, termasuk karhutla yang saat ini masih dalam penanganan, pemerintah tetap harus memastikan stabilitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga,” ujar Ria.
Ia mengajak pemerintah kabupaten dan kota serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan daya beli masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kota Pontianak juga menerima penghargaan TP2DD Kota Terbaik 2026 dalam ajang Championship TP2DD 2026.
Kota Pontianak tercatat sebagai salah satu penerima penghargaan tersebut bersama Kota Medan, Tangerang Selatan, Makassar, dan Kupang.
Penguatan Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemangku kepentingan lainnya dalam membahas pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan digitalisasi ekonomi daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Tito, kondisi inflasi merupakan hasil dari berbagai faktor dan kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional maupun daerah.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga konsumsi rumah tangga, mengelola belanja daerah, mendorong investasi melalui kemudahan perizinan, serta mengembangkan hilirisasi sesuai potensi daerah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia pada semester pertama 2026 tetap tumbuh. Namun, sejumlah risiko masih perlu diantisipasi, termasuk dampak kondisi cuaca ekstrem dan fenomena El Niño terhadap sektor pangan.
Airlangga menekankan pentingnya pengelolaan air dan irigasi, percepatan tanam, pengaturan pola tanam, serta pemetaan wilayah pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga.
Pengendalian inflasi di daerah dilakukan melalui sejumlah langkah, antara lain menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, memastikan kelancaran distribusi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memantau perkembangan harga dan pasokan komoditas.
Sementara itu, digitalisasi daerah diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, inovasi layanan, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan konektivitas sistem pembayaran.
Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Barat dalam menjalankan program pengendalian inflasi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi daerah.
Agenda tersebut semula dijadwalkan dihadiri Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan penghargaan kepada para penerima. Namun, karena berhalangan hadir, penyerahan penghargaan diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus membuka kegiatan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.(TR)