PONTIANAK – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak memberikan penghargaan kepada jajaran Polresta Pontianak atas kontribusinya dalam pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan indikasi keterlibatan 31 warga negara asing (WNA) dalam jaringan penipuan daring atau online scamming internasional di Kalimantan Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Sam Fernando, dalam apel bersama yang berlangsung di Lapangan Polresta Pontianak, Rabu (18/11/2026).

Empat personel Polresta Pontianak menerima penghargaan tersebut, yakni Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto, S.I.K., M.Si.; Kasat Intelkam AKP Albert Yusuf Iskandar, S.H., M.Sos.; PS Kanit 3 Satintelkam Budi Haryanto; serta Banit 2 Satintelkam Bayu Setyo Nugroho.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dan personel Polresta Pontianak. Selain penyerahan penghargaan, apel bersama juga diisi dengan penyerahan tumpeng dan kue sebagai bentuk apresiasi sekaligus mempererat hubungan antarlembaga.

Sam Fernando mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama Polresta Pontianak dalam penegakan hukum keimigrasian.

“Pengungkapan kasus ini menjadi bukti bahwa sinergi antara Imigrasi dan Kepolisian berjalan dengan baik. Kami berterima kasih atas kerja keras dan dedikasi rekan-rekan Polresta Pontianak. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi demi menjaga wilayah Kalimantan Barat dari penyalahgunaan izin tinggal dan kejahatan lintas negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Imigrasi memiliki kewenangan dalam pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Sementara itu, kepolisian memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, koordinasi kedua institusi tersebut diperlukan untuk mencegah wilayah Kalimantan Barat dimanfaatkan sebagai lokasi aktivitas kejahatan transnasional.

Dalam kasus tersebut, sebanyak 31 WNA diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan terindikasi berkaitan dengan praktik penipuan daring jaringan internasional. Seluruh WNA tersebut telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan dan rumah tahanan negara (rutan) untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penanganan perkara tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Meski demikian, proses penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Ia menegaskan, kerja sama antara kepolisian dan Imigrasi akan terus diperkuat, terutama dalam pertukaran informasi, pengawasan di lapangan, serta penanganan pelanggaran hukum yang melibatkan warga negara asing.

“Terima kasih kepada Kantor Imigrasi atas penghargaan ini. Keberhasilan mengungkap kasus ini merupakan hasil kerja bersama. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bersinergi dalam menjaga keamanan di Kalimantan Barat,” katanya.

Di sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan daring. Masyarakat juga diminta segera melaporkan aktivitas mencurigakan, termasuk dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing, kepada kantor imigrasi atau kepolisian terdekat.

Melalui penghargaan tersebut, Imigrasi Pontianak berharap koordinasi dan sinergi dengan Polresta Pontianak dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam pengawasan orang asing serta upaya pencegahan dan penindakan kejahatan lintas negara di Kalimantan Barat.(ki)