PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikannya saat Musrenbang digelar di Aula Praja, Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (3/4/2026).
Menurut Harisson, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan tahun 2027, baik yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.
“Kita menyusun rencana program pemerintah daerah dan provinsi untuk tahun 2027, kemudian disinkronkan agar berjalan searah,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki keterbatasan anggaran dalam mendukung pembangunan di seluruh daerah. Oleh karena itu, bantuan keuangan dari provinsi tidak dapat diberikan secara merata setiap tahun, melainkan dilakukan secara bergilir.
Ia mencontohkan, pada tahun sebelumnya Pemprov Kalbar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk rehabilitasi jalan dan jembatan di Kabupaten Kubu Raya. Sementara pada tahun ini, bantuan difokuskan ke daerah lain sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.
“Tahun ini kita berbagi dengan kabupaten lain, sehingga bantuan diberikan secara bergilir sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Harisson mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran daerah juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Ia menyebutkan, sebagian dana transfer ke daerah tidak seluruhnya disalurkan ke provinsi, dengan sekitar Rp522 miliar anggaran tertahan di pusat untuk mendukung program nasional.
“Kondisi ini tentu memengaruhi ruang fiskal daerah dalam membantu kabupaten/kota,” katanya.
Di tengah keterbatasan tersebut, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif dan inovatif dalam menggali sumber pendanaan alternatif, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat melalui DPR RI dan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Harisson juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dinilai berhasil menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga memperoleh dukungan anggaran, khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Keunggulan daerah terlihat ketika mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga dukungan anggaran dapat diperoleh untuk mempercepat pembangunan,” pungkasnya.(TR)