PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya dalam mendorong optimalisasi pengelolaan kelapa sawit sebagai sektor unggulan yang menopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikan Norsan saat menghadiri Dialog Nasional bertema transformasi pengelolaan sawit berkelanjutan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menyebut sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran vital bagi daerah. Dengan luas perkebunan mencapai lebih dari dua juta hektare dan produksi jutaan ton setiap tahun, komoditas ini menjadi sumber penghidupan bagi ratusan ribu kepala keluarga di Kalbar.
“Ratusan ribu masyarakat bergantung pada sektor ini. Karena itu, pengelolaan sawit harus terus dioptimalkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Norsan juga menyoroti pentingnya pengembangan hilirisasi industri sawit di Kalbar. Menurutnya, sebagian besar produk sawit masih diekspor dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonomi belum maksimal dinikmati di dalam daerah.
Selain itu, ia menanggapi dinamika penertiban kawasan hutan yang berdampak pada kebun masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebun sawit rakyat, khususnya skala kecil, tetap dapat dimanfaatkan.
“Kami terus mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap bisa mengelola kebunnya, terutama yang berskala kecil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Norsan mengakui implementasi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) masih menjadi tantangan, terutama bagi pekebun swadaya. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan berupa penyediaan bibit unggul, akses pupuk, pendampingan, serta kemudahan pembiayaan.
Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam memperkuat sektor sawit agar tetap berdaya saing sekaligus berkelanjutan.
“Dengan kerja sama yang baik, sawit tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Dialog nasional tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kelapa sawit yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. (TR)