PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Ria Norsan saat menghadiri kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalimantan Barat di Pontianak.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.
Menurut Ria Norsan, TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat guna memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.
Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan keuangan yang aman, mudah diakses, dan terjangkau.
“Akses keuangan bukan hanya berkaitan dengan layanan perbankan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah,” ujarnya.
Ria Norsan menyampaikan, sejak dibentuk pada 2018, TPAKD Kalimantan Barat terus diperkuat. Hingga 2022, seluruh 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat telah memiliki TPAKD yang aktif menjalankan berbagai program percepatan akses keuangan melalui dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Ia juga mengungkapkan bahwa penguatan akses keuangan sejalan dengan perkembangan sejumlah indikator pembangunan daerah. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat sebesar 5,39 persen, tingkat kemiskinan sebesar 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,09, serta inflasi tetap terkendali pada 1,85 persen.
Meski demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain luasnya wilayah Kalimantan Barat, terbatasnya jangkauan layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital.
“Karena itu diperlukan inovasi dan kolaborasi agar layanan keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Kalimantan Barat dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Potensi tersebut didukung oleh lebih dari 225 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi sasaran utama program peningkatan akses pembiayaan dan literasi keuangan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen, berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan mencapai 84,16 persen, yang menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, TPAKD Kalimantan Barat menetapkan delapan fokus program kerja, yakni pemberdayaan UMKM, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, perlindungan bagi pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi program jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan melalui berbagai kegiatan edukasi dan business matching.
Menutup sambutannya, Ria Norsan menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kata dia, akan terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, pemerintah kabupaten/kota, industri jasa keuangan, serta berbagai mitra pembangunan guna memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong UMKM agar semakin berkembang.
“Melalui kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis akses keuangan yang inklusif akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Ria Norsan.(TR)