PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengajak seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota meningkatkan langkah antisipatif dalam menghadapi potensi gejolak harga pada semester II tahun 2026.
Hal itu disampaikan Ria Norsan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (23/7/2026).
Ria Norsan mengatakan capaian inflasi Kalimantan Barat yang masih berada dalam rentang sasaran nasional merupakan hasil yang patut diapresiasi. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, inflasi tahunan (year-on-year) Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen atau masih berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi harus terus dilakukan secara proaktif sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Jangan sampai kita merasa aman hanya karena angka inflasi masih terkendali. Yang terpenting adalah masyarakat tetap mendapatkan pangan yang tersedia, harga yang terjangkau, serta distribusi yang berjalan lancar,” ujar Ria Norsan.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan tingkat inflasi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, Kabupaten Sintang mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,71 persen, sementara Kota Singkawang mencatat inflasi sebesar 2,13 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengendalian inflasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah melalui koordinasi yang lebih intensif antar pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Ria Norsan meminta seluruh TPID memperkuat implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan sejumlah faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga pada semester II tahun 2026, antara lain gangguan distribusi akibat cuaca, hambatan logistik, fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah, hingga perubahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas.
Selain itu, Ria Norsan meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta instansi terkait untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi komoditas strategis, seperti beras, cabai, dan bawang merah.
“Jangan menunggu harga naik baru bergerak. Kita harus mampu mengantisipasi sejak awal agar masyarakat tidak terdampak. Sedia payung sebelum hujan,” tegasnya.
Ria Norsan menambahkan, keberhasilan menjaga stabilitas harga tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, distributor, dan masyarakat, agar inflasi tetap terkendali serta daya beli masyarakat tetap terjaga.