PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan potensi daerah serta meningkatkan kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam kegiatan coffee morning di Balai Petitih, Pontianak, Jumat (23/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari capaian angka statistik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Menurutnya, sejumlah sektor, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata perlu terus dikembangkan melalui kebijakan yang tepat dan dukungan pelayanan birokrasi yang responsif.
“Pertumbuhan ekonomi Kalbar menunjukkan tren yang positif. Namun, kita tidak boleh cepat puas. Sektor-sektor penggerak utama harus terus didukung agar manfaat pertumbuhan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ria Norsan juga meminta seluruh OPD bekerja secara proaktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, lanjutnya, perlu diperkuat untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Berdasarkan data yang tercantum dalam bahan kegiatan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2025 mencapai 5,39 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,91–5,30 persen. Pada periode yang sama, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita tercatat sebesar Rp56,98 juta, tingkat kemiskinan sebesar 5,97 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,09.
Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2026 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berada pada kisaran 5,19–6,18 persen. Hingga triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif atau cumulative-to-cumulative (c-to-c) tercatat sebesar 5,61 persen.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemprov Kalbar juga menaruh perhatian pada pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian dalam agenda pembangunan daerah. Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja, dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemprov Kalbar berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga mendorong agar kebijakan pembangunan mampu memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.(Jeklin)